I. SIFAT-SIFAT NEGARA HUKUM

Dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap individu. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya dan dibatasi oleh hukum (rule of law). Dalam arti luas, rakyat mempunyai hak terhadap penguasa, bahwa perseorangan mempunyai hak terhadap masyarakat. Sehingga pelanggaran atas hak-hak individual hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum (azas legaliteit).

Menurut pendapat Prof.Logemann, seseorang menggabungkan diri dalam suatu negara (organisasi) untuk mencapai sesuatu. Dan meskipun telah bergabung ia  tidak menyerahkan seluruh kepribadiannya.

Untuk mendekati tercapainya cita-cita negara hukum maka dijalankanlah pemisahan kekuasaan atau trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu. Suatu badan peradilan yang bebas dari pengaruh luar, baik badan penyelenggara maupun badan perwakilan rakyat (pembuat UU), harus menjamin bahwa tiap pihak bertindak dalam batas yang telah diberikan kepadanya. Kedudukan Negara dan inidividu di hadapan hukum adalah sama, keduanya dapat memperoleh peradilan.

Prof. Soediman Kartohadiprodjo beranggapan bahwa segala tindakan negara dalam kehidupan sehari-hari dilakukan juga oleh manusia. Dan jika orang yang diberi kekuasaan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka suatu negara hukum tidak mungkin tercapai.

II. NEGARA MODERN DAN NEGARA HUKUM

Supaya dinamakan negara hukum, negara tidaklah semata-mata bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.

Menurut pendapat filsuf-filsuf Jerman pada abad 19, negara hukum hanya dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Mereka hanya mengutamakan bentuk (vorm) dari hukum, dan mengabaikan sifat lain yang lebih penting, yakni bahwa hukum itu selamanya ialah satu “keharusan”  (‘behoren’). Seolah-olah negara sekarang datang dengan tangan penuh kepada orang yang menjadi rakyatnya, untuk membagi-bagikan kepada mereka apa yang orang-orang ini sangat membutuhkan untuk kehidupan mereka. Maka untuk setiap tindakan usaha dari seseorang, ia memerlukan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak penguasa.

III. KEBEBASAN PEMERINTAH DAN NEGARA HUKUM

Pemerintah modern dalam segala tindakannya harus berpedoman pada kepentingan umum “pemeliharaan kesejahteraan umum” atau yang disebut oleh Prof. Lemaire sebagai ‘bestuurszorg’. Pemerintah turut serta dengan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Mr. Drs. Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” mengungkapkan “bestuurszorg” menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu negara hukum modern. Akan tetapi, dalam bentuk negara modern seperti saat sekarang ini bahaya akan hilangnya sifat-sifat yang diperlukan untuk negara hukum menjadi lebih besar. Sifat utama dari pemerintah (“besturen”) ialah bahwa diperlukan kebebasan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam menjalankan ‘bestuur’ itu, pemerintah tidak dapat diikat terlebih dahulu oleh undang-undang. Yang dapat diatur hanyalah pembagian kerja masing-masing dinas pemerintah dan dijamin hak dari setiap warga negara.

Negara hukum baru menjadi suatu kenyataan, bila “hukum kenyataan” didukung oleh keyakinan etis. Keyakinan bahwa hak negara ada batas-batasnya dan hak itu tidaklah sama dengan melulu apa yang penting bagi umum saja.

Negara berada di bawah hukum sehingga kedaulatan dari hukumlah yang diakui. Ini merupakan teori dari kedaulatan-hukum (rechtssouvereiniteit), diantaranya ajaran Prof. Krabbe yang disempurnakan muridnya Prof. Kranenburg. Juga jika negara bersalah maka ia dapat dituntut untuk mentaati hukum. Kekuasaan negara bukan saja segala kekuasaan dari penguasa berdasarkan undang-undang, tetapi juga bersumber dan berakar pada hukum.

IV. NEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA HUKUM

Negara hukum ialah suatu negara dimana individu mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hal azasi manusia diakui oleh UU, dan untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisahkan untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang.

Mr. Yamin dalam tinjauannya yang menitikberatkan pada azas legalitas berpendapat : Dasar negara ialah undang-undang bukannya manusia yang harus memerintah. Apabila suatu kekuasaan mendapat bantahan, maka haruslah dibuktikan dari undang-undang manakah kekuasaan itu diambil dan haruslah sah.

Prof. Soediman tahun 1953 dalam pidatonya mengatakan “Negara Republik Indonesia Negara Hukum”. Akan tetapi harus diperiksa pertama kali adalah : apakah hak-hak dasar manusia diakui oleh perundang-undangan negara kita? Hal ini tercantum dalam UUDS yang selaras dengan Universal Declaration on Human Rights dari PBB, bagian V dari UUD : pengakuan manusia terhadap undang-undang, perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang dan yang terpenting ialah setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dari hakim yang telah ditentukan untuk itu.

Hal kedua adalah: Apakah dalam prakteknya telah berjalan dengan semestinya? Berdasarkan tinjauannya ternyata masih kurang memuaskan. Masih banyak alat-alat negara yang bertindak tidak sesuai dengan kekuasaanya.. Keadaan negara belum seperti apa yang kita kehendaki, belum memenuhi syarat-syarat sifat negara yang tercantum dalam UUDS. Selama berabad-abad lamanya Indonesia mengalami lethargie, dan saat Indonesia bangkit kita tidak mempunyai pengalaman tenteng jalannya negara hukum. Dan pemimpin-pemimpin bangsa kita sanggup membawa bangsanya dari keadaan jajahan sampai kemerdekaannya. Maka cita-cita negara hukum pun akan segera tercapai.

V. TUJUAN NEGARA DAN NEGARA HUKUM

Menurut Imanuel Kant, tujuan negara ialah untuk menjadi negara hukum. Ketertiban hukum perseorangan adalah syarat utama dari tujuan suatu negara. Baik negara maupun individu adalah subjek-subjek hukum yang harus memandang satu sama lainnya sebagai sesame, sebagai pihak yang memegang hak dan kewajiban. Untuk mencapai cita-cita ini maka harus diadakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politica.

Selain itu tujuan lainnya antara lain perlindungan dari bahaya terhadap umum, baik dari luar maupun dari dalam, seperti menghalangi terjadinya “eigen richting”, pemeliharaan ketertiban dan kesejahteraan umum.

Prof. Kranenburg “dalam melaksanakan tugas-tugasnya, negara bukan menunaikan kewajiban untuk memelihara hukumnya, melainkan kewajiban untuk memelihara kebudayaannya dan kewajiban untuk memelihara kesejahteraannya”. Dengan kata lain, dalam menjalankan tugasnya dan mewujudkan tujuannya negara haruslah berpegang teguh pada keadilan dan peraturan hukum yang berlaku.

VI. HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN HUKUM

Menurut bapak dari aliran kedaulatan-hukum, yaitu Prof. Krabbe, maka sebagai sumber-hukum yang satu-satunya harus dipandang kesadaran-hukum dari para individu. Dari manakah berasal kekuasaan negara? Mengapa masyarakat harus taat pada penguasa? Semua ini merupakan wujud kesadaran hukum dan perasaan dari setiap manusia.

Hukum berada diatas negara dan negara berkuasa karena berdasarkan hukum. Berdasarkan pernyataan ini maka aliran tentang kedaulatan-hukum ini menuju ke arah pengertian negara hukum (rechstaat).

Prof. Hans Kelsen berpendapat hukum dan negara sangat identik. Negara itu sendiri adalah hukum. Hukum semata-mata merupakan suatu system dari kaidah-kaidah. Negara adalah suatu ketertiban kaidah (nomenordening), yaitu suatu ketertiban negara (staatsorde). Negara adalah system yang teratur, demikian juga dengan hukum. Sehingga ia berkesimpulan bahwa ketertiban negara ini adalah hal yang sama dengan ketertiban hukum.

Sementara itu Leon Duguit mengatakan kebalikan dari yang di atas: kekuasaan dari penguasa dibatasi oleh hukum dan kekuasaan itu harus dijalankan selaras dengan aturan hukum.

Kesimpulannya kita tidak dapat melihat hukum ini sebagai hasil dari kemauan negara belaka. Hukum dan negara adalah dua hal yang berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni bahwa peraturan-peraturan hukum juga untuk alat-alat negara sendiri.

VII. HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM

Salah satu pernyataan secara internasional yang diakui oleh PBB adalah pernyataan umum Hak-hak Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.

Magna Charta (Piagam Besar) dari tahun 1215 di Inggris, oleh ahli hukum dianggap sebagai dasar utama semua hak-hak demokratis. Dalam piagam ini Raja Inggris John Lackland dipaksa untuk mengakui hak-hak rakyat yang telah hidup turun-temurun. Magna Charta dapat dipandang sebagai awal dari pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat.  Tahun 1679 hak-hak kebebasan rakyat diperkuat dengan adanya “Habeas Corpui Act”, yang dianggap sebagai tiang kemerdekaan dan kebebasan rakyat Inggris yang pada saat itu dikuasai oleh raja Charles II.

Setelah “Revolusi Gilang Gemilang” (Glorious Revolution) tahun 1989, lahirlah Bill of Rights. Raja mengakui hak-hak rakyat Inggris. Anggota parlemen tidak boleh dituntut jika tidak sepaham dengan raja. Inilah pengesahan “freedom of speech” yang kemudian diakui diakui oleh raja Inggris.

Sementara itu, salah satu negara yang turut melawan imperialisme inggris, yaitu Virginia, telah memproklamirkan suatu “Bill of rights” tahun 1776 yang di dunia internasional sering disebut-sebut sebagai salah  dokumen terpenting, dimana hak azasi manusia telah ditetapkan dalam proklamasi tersebut, bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini telah diciptakan merdeka dan memiliki hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan.

Berdasarkan sejarah hukum Amerika Serikat, “Declaration of Independence” pada tahun 1776 merupakan salah satu tulang punggung dari hak kebebasan perseorangan. Begitu juga dalam konstitusi Amerika Serikat, hak rakyat ternyata dilindungi oleh suatu corps hakim yang bebas kedudukannya terhadap penguasa.

Di Eropa sendiri, sebagai reaksi dari perlakuan sewenang-wenang raja absolute yang berkuasa denga para pendukungnya, pecahlah revolusi Perancis yang diakhiri dengan kemenangan rakyat. Dan sesuai dengan tujuan proklamasi maka pada tahun 1789 diproklamirkanlah pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat: “ Declaration des droits de  I’homme et du citoyen”. Pernyataan ini juga dianggap sebagai pelopor dari pernyataan umum hak-hak azasi manusia dari PBB.

Presiden Franklin D. Roosevelt pada Januari 1941 juga mengemukakan pandangannya mengenai hak-hak azasi manusia dalam “Four Feedoms”-nya. Terdapat  empat macam kebebasan yang harus dihormati sebagai hak-hak suci manusia, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan memeluk kepercayaan, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari rasa takut. Begitu juga dalam mukadimah konstitusi Republik Prancis (1946), bahwa setiap manusia tanpa membedakan bangsa maupun agama atau kepercayaan, memiliki hak-hak suci yang tidak dapat dirampas oleh siapaun.

Trakta-traktat internasional lainnya yang kemudian muncul mengenai hak-hak kebebasan manusia, misalnya : Perjanjian Lima Negara di Brussel, Atlantic Pact, Statut Dewan Eropah dari tahun 1948 dan 1949. Dalam pasal 3 ditetapkan “semua anggota Dewan Eropa mengakui azas pemerintahan oleh hukum (rule of law) dan azas perlindungan bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya, untuk menikmati hak-hak dan kebebasan manusia”.

Begitu juga dalam UUDS pernyataan umum hak-hak manusia dalam Perserikatan bangsa-bangsa telah diambil alih. Jadi sejarah perkembangan mengenai hak azasi manusia telah ada  sejak lama. Saat manusia menyadari pentingnya pengakuan kebebasan perseorangan.